Mediasi GKI Klaten dan PKL Gg. Widosari Capai Titik Sepakat Menuju Penyelesaian Damai

Klaten – Upaya penyelesaian permasalahan antara pihak Gereja Kristen Indonesia (GKI) Klaten dan warga sekaligus PKL di Gang Widosari terus dilakukan secara persuasif. Pada Kamis, 26 Juni 2025, Pemerintah Kelurahan Klaten menggelar rapat koordinasi mediasi yang bertempat di Aula Kelurahan Klaten, dimulai pukul 09.30 WIB hingga selesai.

Rapat tersebut mempertemukan perwakilan GKI Klaten dengan perwakilan warga dan PKL, salah satunya Sdr. Henry Gimin. Dalam forum itu, kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalan damai dengan mengedepankan pengendalian emosi dan ego masing-masing.

Meskipun belum mencapai penyelesaian akhir, rapat menghasilkan sejumlah kerangka solusi yang dianggap konstruktif. Di antaranya, Sdr. Henry Gimin beserta rekan-rekannya akan difasilitasi tempat atau lapak baru secara gratis di Pasar Ngepos oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (DKUKMP), sebagai langkah relokasi dari Gg. Widosari. Sementara itu, pihak GKI Klaten diminta lebih aktif menjalin komunikasi dengan warga sekitar terkait aktivitas ibadah agar tidak menimbulkan gangguan, serta diharapkan Pendeta Lukas bersikap bijak dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Pihak GKI dan elemen masyarakat lainnya juga diperkenankan mengajukan usulan penetapan zona merah PKL di depan GKI, namun harus disertai kajian ilmiah dan argumentasi yang adil, tanpa dilandasi sentimen pribadi.

Sebagai tindak lanjut, mediasi lanjutan akan dijadwalkan setelah masing-masing pihak menyampaikan usulan secara tertulis kepada Lurah Klaten. Waktu pelaksanaan akan ditentukan kemudian.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Kantor Pos Klaten turut menyampaikan permohonan agar dilakukan penertiban terhadap PKL tambal ban yang beroperasi 24 jam di trotoar depan kantor, karena dinilai mengganggu akses dan estetika fasilitas umum.

Kegiatan mediasi berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan terkendali. Pemerintah Kelurahan Klaten berharap langkah mediasi ini menjadi titik awal penyelesaian yang damai dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.