Daftar Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang Good Governance yaitu pemerintahan yang effektif,effisien, transparan, accountable dan dapat dipertanggung jawabkan maka pada tanggal 30 April 2008 Pemerintah Republik Indonesia telahmeng-undangkan Undang-Undang No.14 Th.2008 tentang keterbukaan informasi publik selanjutnya disebut dengan UUKIP, diundangkan oleh Lembaran Negara RI No.61 tahun 2008. Kalau sudah diundangkan didalam suatu lembaran Negara berarti semua warga Negara dianggap mengetahui ketentuan hukumnya dan harus mengikuti ketentuan yang berlaku atas undang-undang tersebut, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang itu maka akan mengakibatkan sangsi hukum sesuai dengan ancaman hukuman yang sudah diatur dalam Undang-undang ini.

Didalam Undang-Undang ini ditegaskan tentang apa yang dimaksud dengan informasi dan apa pula yang dimaksud dengan informasi publik, mengapa dan bagaimana seharusnya dikelola.

Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 f yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan peribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak informasi merupakan hak asasi setiap orang yang diakui negara dan dunia, maka hak untuk memperoleh informasi itu merupakan hak setiap orang atau setiap warga Negara untuk memperoleh,mencari dan menyimpan serta memanfaatkannya untuk baik kepentingan peribadi maupun publikasi, semata matahak untuk mengembangkan peribadi dan kehidupan social setiap orang.

Kita juga tau kalau setiap orang mempunyai hak asasinya, maka oleh karenanya setiap orang juga berkewajiban menjaga hak asasinya agar tidak bersinggungan dengan hak asasi orang lain, kita hidup ditengah-tengah masyarakat bergaul atau selalu berkomunikasi,hal ini tidak dapat dipungkiri baik secara perorangan, berkelompok atau berorganisasi.

Secara umum yang dimaksud dengan informasi dalam undang-undang ini adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan tehnologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Informasi secara elektronik itu adalah informasi yang terselenggara melalui radio /tv dan alat-alat komunikasi lain yang digerakkan oleh mesin berarus listrik , pesan/data dari satu computer dengan computer lain dalam satu lokasi atau antar wilayah atau antar Negara , sedangkan transaksinya disebut dengan transaksi elektronik, informasi non elektronik berupa media tulis atau cetak atau respon langsung dari panca indera kita.

Sedangkan informasi publik ditegaskan oleh Undang-Undang ini adalahinformasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publikyang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Informasi tentang profil badan publik
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik
Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan
Informasi tentang laporan keuangan
Ringkasan aksesÂ Informasi Publik
Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik
Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi
Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa
Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan
Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror
Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular
Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat
Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik

Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Daftar Informasi Publik
Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
Surat-menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan
Data perbendaharaan atau inventaris
Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik
Agenda kerja pimpinan satuan kerja
Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya
Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya
Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan
Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja
Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

Informasi yang dikecualikan

Menghambat proses penegakan hukum
Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
Merugikan ketahanan ekonomi nasional
Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
Mengungkap rahasia pribadi seseorang
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Selengkapnya dapat dilihat disini

Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan

Informasi publik yang tidak tercantum dalam kasifikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Surat Keputusan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten 2021 dapat dilihat disini